Anggota DPR RI Sohibul Iman mengatakan “Pemerintah harus tegas terhadap KKKS (Kontraktor Kontrak Kerja Sama) yang gagal memenuhi target, ada 29 KKKS yang perlu diberi punishment, agar mereka terpacu untuk meningkatkan produksi minyaknya.”
Sebagaimana diketahui, UU APBN mengamanatkan Pemerintah memenuhi target lifting Minyak 970.000 Barrel per hari. Namun hingga saat ini, pencapaian rata-rata hanya 906.000 Barrel per hari.
“Dengan hasil yang ada seperti ini, berarti ada pelanggaran terhadap UU APBN yang telah ditetapkan, dan ini terjadi setiap tahun, ditetapkan targetnya, lalu tidak pernah tercapai,” ujar Politisi asal PKS ini.
Dalam Raker Komisi VII DPR dengan Menteri ESDM yang membahas target lifting minyak pada asumsi makro RAPBN 2012 itu, Pemerintah seperti tidak mau belajar dari apa yang terjadi di Blok ONWJ misalnya. “Kita tahu bahwa di Blok itu ketika dikelola BP, produksinya hanya 23.000 BPH, tapi setelah ditangani Pertamina produksinya meningkat jadi 31.000 BPH, berarti ada yang salah dari KKKS yang selama ini mengelola Blok-blok Minyak kita,” ungkapnya.
Berbagai kendala yang menjadi penyebab tidak tercapainya target juga telah disampaikan Pemerintah. Namun apa yang disampaikan itu adalah masalah-masalah klasik yang dari tahun ke tahun itu terus yang dijadikan Kambing Hitam, kalau tidak masalah Unplanned Shutdown, atau masalah Penurunan Alamiah sumur minyak.
Sohibul berharap KKKS jangan menyembunyikan target produksi di lapangan, dan Pemerintah melalui BP Migas harus evaluasi berapa jumlah sesungguhnya volume produksi Minyak , apakah ada kesalahan perhitungan, atau sistem informasi produksi Minyak yang belum tertata baik. Itu otoritas Pemerintah.
Postingan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar